Proses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks. Pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli dipandang penting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. Untuk membantu melakukan hal ini, para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy process) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (policy cycles). Sejumlah ahli yang mengembangkan kerangka pemahaman tersebut diantaranya adalah Dye (2005) dan Anderson (2006).
Menurut Dye (2005, 31), bagaimana sebuah kebijakan dibuat dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi didalam sistem politik. Terkait hal ini, dalam pandangan Dye (2005, 31-32), pembuatan kebijakan sebagai sebuah proses akan meliputi sejumlah proses, aktivitas, dan keterlibatan peserta sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.
Tabel 1
Pembuatan Kebijakan sebagai sebuah Proses
Proses | Aktivitas | Peserta |
Identifikasi Masalah | Publikasi masalah sosial; mengekspresikan tuntutan akan tindakan dari pemerintah | Media |
Penetapan Agenda | Menentukan mengenai masalah-masalah apa yang akan diputuskan; masalah apa yang akan dibahas/ditangani oleh pemerintah | Elit, termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu; media |
Perumusan Kebijakan | Pengembangan proposal kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah | Pemikir; Presiden dan lembaga eksekutif; komite kongres; kelompok kepentingan |
Legitimasi Kebijakan | Memilih proposal; mengembangkan dukungan untuk proposal terpilih; menetapkannya menjadi peraturan hukum; memutuskan konstitusionalnya | Kelompok kepentingan; presiden; kongres; pengadilan |
Implementasi Kebijakan | Mengorganisasikan departemen dan badan; menyediakan pembiayaan atau jasa pelayanan; menetapkan pajak | Presiden dan staf kepresidenan; departemen dan badan |
Evaluasi Kebijakan | Melaporkan output dari program pemerintah; mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok sasaran dan bukan sasaran; mengusulkan perubahan dan reformasi | Departemen dan badan; komite pengawasan kongres; media |
Sumber: Dye, 2005, 32
Terkait dengan pendapat dari Dye mengenai siklus kebijakan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 diatas, Anderson (2006, 3-5) memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai proses atau siklus kebijakan tersebut. Menurut Anderson (2006, 3-5), proses kebijakan terdiri atas lima tahapan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.
Tabel 2
Proses Kebijakan
Terminologi Kebijakan | Tahap 1: Agenda Kebijakan | Tahap 2: Perumusan Kebijakan | Tahap 3: Adopsi Kebijakan | Tahap 4: Implementasi Kebijakan | Tahap 5: Evaluasi Kebijakan |
Definisi | Sejumlah permasalahan diantara banyak permasalahan lainnya yang mendapat perhatian serius dari pejabat publik | Pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima untuk menangani permasalahan publik | Pengembangan dukungan terhadap sebuah proposal tertentu sehingga sebuah kebijakan dapat dilegitimasi atau disahkan | Aplikasi kebijakan oleh mesin administrasi pemerintah | Upaya pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan efektif, serta mengapa efektif atau tidak efektif |
Common sense | Membuat pemerintah untuk mempertimbangkan tindakan terhadap masalah | Apa yang diusulkan untuk dilakukan terhadap masalah | Membuat pemerintah untuk menerima solusi tertentu terhadap masalah | Aplikasi kebijakan pemerintah terhadap masalah | Apakah kebijakan bekerja baik? |
Sumber: Anderson , 2006, 4 (diadaptasi dari Anderson , Brady dan Bullock III, 1984
Berdasarkan tabel 1 dan 2 tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaan pandangan dari Dye dan Anderson mengenai proses kebijakan hanya terletak pada masalah identifikasi kebijakan saja. Dye membedakan tahapan antara aktivitas identifikasi masalah dengan penetapan agenda, sementara Anderson menganggap kedua hal tersebut sebagai tahap agenda kebijakan. Tahapan lainnya cenderung sama antara pendapat Dye dan Anderson , yang berbeda hanya istilah penyebutannya saja.
Baik Dye dan Anderson juga cenderung sepakat bahwa tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap dimana dikembangkan proposal yang berisikan sejumlah alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tahap perumusan kebijakan merupakan tahap yang penting dalam menentukan sebuah kebijakan publik. Pada tahapan ini akan dihasilkan sejumlah usulan kebijakan yang akan diputuskan untuk diambil oleh pemerintah.
Sumber : Teguh Kurniawan (Universitas Indonesia) http://staff.ui.ac.id/teguh.kurniawan