Perumusan Kebijakan dalam Siklus Kebijakan

Proses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks. Pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli dipandang penting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. Untuk membantu melakukan hal ini, para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy process) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (policy cycles). Sejumlah ahli yang mengembangkan kerangka pemahaman tersebut diantaranya adalah Dye (2005) dan Anderson (2006).

Menurut Dye (2005, 31), bagaimana sebuah kebijakan dibuat dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi didalam sistem politik. Terkait hal ini, dalam pandangan Dye (2005, 31-32), pembuatan kebijakan sebagai sebuah proses akan meliputi sejumlah proses, aktivitas, dan keterlibatan peserta sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1

Pembuatan Kebijakan sebagai sebuah Proses

Proses	Aktivitas	Peserta
Identifikasi Masalah	Publikasi masalah sosial; mengekspresikan tuntutan akan tindakan dari pemerintah	Media massa; kelompok kepentingan; inisiatif masyarakat; opini publik
Penetapan Agenda	Menentukan mengenai masalah-masalah apa yang akan diputuskan; masalah apa yang akan dibahas/ditangani oleh pemerintah	Elit, termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu; media massa
Perumusan Kebijakan	Pengembangan proposal kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah	Pemikir; Presiden dan lembaga eksekutif; komite kongres; kelompok kepentingan
Legitimasi Kebijakan	Memilih proposal; mengembangkan dukungan untuk proposal terpilih; menetapkannya menjadi peraturan hukum; memutuskan konstitusionalnya	Kelompok kepentingan; presiden; kongres; pengadilan
Implementasi Kebijakan	Mengorganisasikan departemen dan badan; menyediakan pembiayaan atau jasa pelayanan; menetapkan pajak	Presiden dan staf kepresidenan; departemen dan badan
Evaluasi Kebijakan	Melaporkan output dari program pemerintah; mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok sasaran dan bukan sasaran; mengusulkan perubahan dan reformasi	Departemen dan badan; komite pengawasan kongres; media massa; pemikir

Sumber: Dye, 2005, 32

Terkait dengan pendapat dari Dye mengenai siklus kebijakan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 diatas, Anderson (2006, 3-5) memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai proses atau siklus kebijakan tersebut. Menurut Anderson (2006, 3-5), proses kebijakan terdiri atas lima tahapan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2

Proses Kebijakan

Terminologi Kebijakan	Tahap 1: Agenda Kebijakan	Tahap 2: Perumusan Kebijakan	Tahap 3: Adopsi Kebijakan	Tahap 4: Implementasi Kebijakan	Tahap 5: Evaluasi Kebijakan
Definisi	Sejumlah permasalahan diantara banyak permasalahan lainnya yang mendapat perhatian serius dari pejabat publik	Pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima untuk menangani permasalahan publik	Pengembangan dukungan terhadap sebuah proposal tertentu sehingga sebuah kebijakan dapat dilegitimasi atau disahkan	Aplikasi kebijakan oleh mesin administrasi pemerintah	Upaya pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan efektif, serta mengapa efektif atau tidak efektif
Common sense	Membuat pemerintah untuk mempertimbangkan tindakan terhadap masalah	Apa yang diusulkan untuk dilakukan terhadap masalah	Membuat pemerintah untuk menerima solusi tertentu terhadap masalah	Aplikasi kebijakan pemerintah terhadap masalah	Apakah kebijakan bekerja baik?

Sumber: Anderson, 2006, 4 (diadaptasi dari Anderson, Brady dan Bullock III, 1984

Berdasarkan tabel 1 dan 2 tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaan pandangan dari Dye dan Anderson mengenai proses kebijakan hanya terletak pada masalah identifikasi kebijakan saja. Dye membedakan tahapan antara aktivitas identifikasi masalah dengan penetapan agenda, sementara Anderson menganggap kedua hal tersebut sebagai tahap agenda kebijakan. Tahapan lainnya cenderung sama antara pendapat Dye dan Anderson, yang berbeda hanya istilah penyebutannya saja.

Baik Dye dan Anderson juga cenderung sepakat bahwa tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap dimana dikembangkan proposal yang berisikan sejumlah alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tahap perumusan kebijakan merupakan tahap yang penting dalam menentukan sebuah kebijakan publik. Pada tahapan ini akan dihasilkan sejumlah usulan kebijakan yang akan diputuskan untuk diambil oleh pemerintah.

Sumber : Teguh Kurniawan (Universitas Indonesia) http://staff.ui.ac.id/teguh.kurniawan